Tagana Indonesia

Sigap Tanggap Terdepan

More About Me...

TAGANA pada hakekatnya adalah wadah berhimpun seluruh kekuatan komponen penanggulangan bencana berbasis masyarakat khususnya dari unsur generasi muda. Kata-kata Taruna memiliki arti generasi muda, dan Kata Siaga memiliki arti segala upaya kesiapsiagaan dalam kondisi apa pun dan kata Bencana adalah tantangan dan masalah yang harus diselesaikan.

Another Tit-Bit...

Tujuan utama pemerintah untuk menyatukan visi, misi dan tindakan dalam penanggulangan bencana dengan menyatukan pada satu Korps yaitu Korps Penanggulangan Bencana Indonesia dengan nama Taruna Siaga Bencana atau TAGANA.

MENSOS : "Penananganan Bencana Di Banten Bisa Jadi Contoh Bagi Provinsi Lain"

"Provinsi Banten bisa jadi contoh keseriusan penanggulangan bencana yang koordinatif antara pemprov, pemkab dan pemkotnya" demikian dinyatakan Menteri Sosial RI Bachtiar Chamsyah saat Apel Taruna Siaga Bencana (Tagana) di Pantai Karang Suraga - Anyer, Rabu (12/12).

Mensos juga menyarankan kepada Gubernur Banten untuk menyusun kontingensi bencana meliputi strategi penanggulangan kebencanaan secara komprehensif.

Menurut Bachtir Chamsyah, kegiatan simulasi bencana dan apel siaga bencana yang melibatkan Pemprov Banten, pemkab dan pemkotnya patut dijadikan contoh oleh provinsi-provinsi lain, mengingat Provinsi Banten telah secara sinergis dan berkoordinasi dengan kab/kotanya dalam penanggulangan bencana dan telah pula mengalokasikan dana penanggulangan bencana yang cukup dalam APBD-nya .

Gubernur, bupati dan walikota diinstruksikan juga oleh Menteri Sosial untuk menyusun kontingensi bencana yang sifatnya penanggulangan bencana yang koordinatif dan komprehensif termasuk mitigasi bencana.

Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah unsur penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat.
Menurut Bachtiar Chamsyah, perda-perda provinsi di beberapa tempat di Indonesia masih kurang serius dalam mengantisipasi bencana hal ini diperihatkan dengan kurangnya koordinatif dan minimnya anggaran dalam APBD mereka, terkecuali di Banten yang sudah mengalokasikan anggaran APBD yang pantas di kab/kota. Namun ada beberapa kendala nomen klatur penanganan bencana di beberapa daerah masih beragam, atau ada beberapa SKPD yang terlibat langsung menangani bencana.

Lebih lanjut Bachtiar Chamsyah mengungkapkan bahwa masih ada paradigma bahwa penanganan bencana masih merupakan urusan pemerintah pusat padahal dengan semangat otonomi daerah sebenarnya harus diurus oleh masing-masing daerahnya sendiri.

Ada beberapa pergeseran pradigma yang yang saat ini digunakan pemerintah pusat dalam penanggulangan kebijakan bencana yang pertama dari sifat penanggulangan bencana yang tadinya reaktif menjadi lebih proaktif, kedua dulu penanganan becanana bersifat emergency response sekarang menjadi risk reduction (pengurangan resiko), ketiga dari sisi kewenana,dulu terpusat, sekarang menjadi lokal otonom, yang keempat perubahan paradigma di tingkat internasional disesuaian dengan kebijakan di Indonesia dulu penanganan bencana bersifat kepemerintahan (government) sekarang menjadi partisipatori (tanggung jawab bersama stakeholders dan masyarakat).

Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah pusat yaitu peningkatan mutu dan jenis bantuan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.

Kemudian membangun sistem pengelolaan bantuan sosial, logistik, komunikasi dan lain-lain, yang selama ini kurang terkoordinatif, dan memperluas jalur layanan hingga ke lokasi-lokasi bencana. "Itu semua harus diikuti oleh pemprov di beberapa daerah di Indonesia," kata Bachtiar Chamsyah.

Sementara Gubernur Banten-Hj.Ratu Atut Chosiyah, SE mengungkapkan masih ada beberapa aturan pusat yang masih menyulitkan koordinatif, contohnya penanganan bencana melibatkan beberapa SKPD karena nomenklaturnya beda-beda. Provinsi Banten bersama kab/kota telah melakukan penyesuaian terhadap perubahan PP yang saat ini sudah berubah.

Provinsi Banten telah melakukan koordinasi dengan pusat vulkanologi dan mitigasi bencana, saat ini Anak Gunung Krakatau dalam kondisi siaga level III sekalipun demikian masih ada aktifitas dengan kondisi tersebut dan masyarakat masih diperbolehkan beraktivitas namun dilarang untuk mendekati Anak Gunung Krakatau pada radius 3 km, lebih lanjut Gubernur Banten mengungkapkan masih akan berkoordinasi dengan satlak penangan bencana di kab/kota.

Dalam apel siaga bencana ini, Opar Sopari-Kepala Dinas Sosial dan Tenaga kerja Provinsi Banten melaporkan bahwa peserta Tagana yang mengadiri apel dan simulasi bencana berjumlah 700 orang yang berasal dari kab/kota se-Provinsi Banten, kegiatan ini berupa jambore telah berlangsung sejak 10-12 Desember 2007, kegiatan lainnya mengelar forum silaturahmi, apel, dan penyerahan perahu dolpin, penyerahan kendaraan rescue taktical unit yang diserahkan kepada Kab.Pandeglang, kemudan penyerahan penghargaan kepada tagana-tagana dalam uji ketangkasan, juara I diraih Kab. Serang, diikuti Kab. Pandeglang dan kab Tangerang.

Dengan kegiatan siaga bencana yang unsur personilnya sukarelawan berbasis masyarakat Gubernur Banten menghimbau kalangan stakeholders terutama para pengusaha untuk dapat membantu pemerintah daerah dalam melengkapi kebutuhan atau infrastruktur targana, "ya minimal para pengusaha dapat menyumbang menyediakan seragam" kata Gubernur Banten saat diwawancara.

Usai melakukan apel dan simulasi penanganan bencana oleh para tagana, sekitar pukul 13:30 WIB, Gubernur Banten disertai Menteri Sosial RI, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Kepala BMG Serang dan beberapa unsur Muspida Banten melakukan peninjauan langsung guna menyaksikan aktivitas Anak Gunung Krakatau dalam jarak dekat dengan menumpangi 2 kapal motor yang berangkat dari Hotel Marina Anyer.

0 komentar:

Poskan Komentar